SHS Setujui Usulan DPRD Datangkan Bakosurtanal

SHS Setujui  Usulan DPRD Datangkan Bakosurtanal

Tutuyan- Warga Buyat bersatu Kecamatan Kotabunan Boltim memberikan apresiasi kepada Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS). Dimana permintaan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim, melalui usulan Pemkab terkait tapal batas Boltim-Mitra yang mendatangkan Bakosurtanal,  telah disetujui.

“ Semoga masalah tapal batas Boltim-Mitra segera selesai dengan menurunkan Bakosurtanal,” ungkap Rahmin Modeong.

Akan tetapi kata Ketua Forum Komunikasi Buyat Bukaka Bersatu (FKB3) ini mengtakana , jika penyelesaian tapal batas ini, sudah ada jadwal dari pihak Bakosurtanal, maka kedua belah pihak harus ikut bersama-sama. 

“Tidak hanya Pemkab Boltim dan Pemkab Mitra, tapi juga harus melibatkan kedua warga desa yang tinggal di daerah sengketa. Yaitu warga Buyat dan warga Ratatotok, agar supaya semua jelas dan diketahui mana batas yang sebenarrnya. Karena ini demi anak cucu kita kedepan,” kata Modeong.(mnm/hsd).

2013 Boltim Rekrut CPNS

2013 Boltim Rekrut CPNS

BKDD Baru Akan Usulkan Ke Menpan

CPNS diincar

Tutuyan-Janji Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKD) Boltim  untuk menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013 dipastikan akan segera  dibuktikan. Sebab sebelumnya BKDD sudah berjanji pada tahun ini  akan melakukan penerimaan namun dikabarkan  belum mendapat restu dari Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

 Namun untuk 2013 mendatang Pemkab melal;ui BKKD sudah mendapat lampu hijau terkait penerimaan calon abdi  negara itu,.

Kepala BKDD  Melsij Reefon Alung SE saat dikonformasi membenarkan hal tersebut.  Dia mengatakan  untuk 2013 nanti Boltim akan melakukan penerimaan CPNS.

"Penerimaan CPNS nanti pada 2013. Karena satu atau dua pecan kedepan sudah akan  mengusulkan semuanya ke pusat (Menpan RB Red ),"kata r Alung, kepada sejumlah wartawan.

Alung menjelaskan, proses perekrutan akan dilakukan setelah moratorium penerimaan CPNS akan berakhir desember nanti. Untuk penerimaan CPNS mendatang akan memasukkan analisis jabatan (Anjab) terkait kebutuhan daerah ke pusat agar dapat diketahui berapa formasi CPNS yang akan diterima.
"Setelah Anjab kita usulkan ke pusat yang pasti kita akan mengetahui berapa banyak yang akan diterima," terangnya.

Alung juga menambahkan dalam Anjab akan ada analisis beban kerja, pendistribusian dan peta CPNS di Boltim sebab kalau tidak dimasukkan maka pihaknya tidak bisa melakukan penerimaan CPNS. "Dari anjab akan diketahui berapa tiap tahun yang kita terima," tutupnya.(mnm/hsd)

Boltim ‘Tagih’ Hutang Rp3,2 M ke Bolmong

Boltim ‘Tagih’ Hutang Rp3,2 M ke Bolmong

Yakni Sisa Dana Hibah yang Belum Diserahkan

Meyke Mamahit

Tutuyan- Pemkab Bomong ternyata masih berhutang ke Boltim. Jumlahnya Rp 3,2 milair lebih. Wajar kalau Pemkab Boltim pun mulai ‘menagih’ hutang tersebut.

Itu adalah dana hibah yang harus diserahkan Pemkab Bomong kepada daerah pemekaran. Di mana sejak awal disepakati, bahwa total hibah untuk Boltim berjumlah Rp 10 miliar. 

Namun menurut Kepala DPPKAD Boltim Meike Mamahit, sampai saat ini baru Rp 6,75 miliar yang diserahkan Pemkab Bolmong. “Sisanya masih Rp 3,25 miliar. Pemkab Boltim berharap agar sisa dana hibah ini dapat segera diserahkan," ungkap Mamahit kepada sejumlah wartawan, Senin kemarin. 

Lanjut Mamahit, dana tersebut adalah hak Boltim dan harus diserahkan. Apalagi kini Boltim telah berusia empat tahun pasca pemekaran. “Karena Boltim sudah berusia 4 tahun, maka wajar kalau kami mengingatkan agar sisa dana itu dapat segera diserahkan,” kata Mamahit. 

Menurut dia, tak hanya sisa dana hibah yang belum lunas, tetapi juga masih ada aset daerah yang hingga saat ini belum diserahkan secara penuh. "Padahal telah diparipurnakan DPRD Bolmong dan telah ditandatangani namun entah mengapa belum diserahkan," tutup Mamahit. 

Informasi yang dihimpun  media ini, belum diserahkan dana hibah mulai menimbulkan masalah di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Boltim. Pasalnya ada SKPD yang telah mengagendakan program kerja yang mengalokasikan dana dari dana hibah tersebut.

Namun hingga kini dana yang dinanti tak kunjung di cairkan. Sehingga program tersebut terancam batal. Selain itu belum diserahkan aset kepada pemkab Boltim membuat beberapa fasilitas atau aset terbengkalai.^(mnm/Dink)

Sehan: PT MPU Segera Ditutup

Sehan: PT MPU Segera Ditutup

Sehan Landjar saat mengunjungi Lokasi PT MPU di Paret

Tutuyan- Bupati Boltim Sehan Landjar menegaskan operasi PT Meyta Perkasa Utama (MPU)  segera ditutup. Penutupan perusahan tambang pasir besi itu pasca insiden penyerangan ratusan warga Desa Paret Kecamatan Kotabunan, yang  menghangsukan kantor milik perusahan serta beberapa kendaraan dan fasilitas lainnya.

Sikap tegas yang diambil oleh orang nomor satu di Boltim ini karena perusahaan dinilai terbukti telah melakukan sejumlah pelanggaran. 

"Ini nyata perusahaan telah melakukan pelanggaran. PT MPU telah melakukan operasi di darat. Padahal Pemkab berulang-ulang  sudah melarang," tegas Landjar saat mengunjungi lokasi PT MPU pekan lalu.

Sejak awal, Pemkab sudah mewanti-wanti kepada  perusahaan untuk tidak melanggar kesepakatan. "Kesepakatan sudah kita buat untuk jangan melakukan operasi di kawasan terlarang. Namun kenyataannya semua itu dilanggar perusahaan, sehingga hal inilah yang membuat warga Paret marah. 

Untuk itu memutuskan operasional harus ditutup," tegas Landjar.

Dari kunjungnan langsung di lokasi, banyak ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan di antaranya pengoperasian didarat tanpa ada ijin Amdal serta pengerusakan manggrove dan lain-lain.

"Perusahaan belum mempunyai ijin operasi di darat. Ijin perusahaan itu hanya di laut. Namun kesepakatan itu dilanggar dan mereka secara diam-diam mengambil pasir besi di darat. Inikan namanya pelanggaran,”tegas Eyang sapaan akrab Bupati.

Dia  menambahkan tindakan penyerangan warga tersebut secara hukum tidak dibenarkan. Namun disis lain pihak perusahaan dalam hal ini juga terbukti telah melanggar undang-undang dalam melakukan aktifitasnya hingga membuat warga melakukan aksi nekat tersebut.

Bahkan secara terang-terangan dia mengaku, bahwa lokasi aktivitas pasir besi itu rusak akibat ulah perusahaan. Sehingga untuk menutupan ijin ini tinggal menunggu rekomendasi dari pihak DPRD tukasnya.(mnm/hsd)

Perusahaan Pasir Besi Dibakar Massa

Perusahaan Pasir Besi Dibakar Massa

Warga Bersenjata Golok dan Tombak 

Tiga mobil dan Mes Ludes Dilalap Api

Mess Karyawan PT MPU Boltim dibakar Massa (31/10/2012)

Tutuyan- Ratusan warga Desa Paret Kecamatan Kotabunan, Bolmong Timur, menyerbu lokasi PT Meyta Perkasa Utama (MPU) pada Rabu tengah malam (31/10) sekitar pukul 24.00 WITA.

Sejumlah warga turut membawa golok dan tombak, dan langsung meringsek masuk ke dalam areal perkantoran PT MPU, yang letaknya masih di wilayah Desa Paret. Amarah mereka tak terbendung, dan beberapa saat kemudian, memasuki Kamis dinihari, tiba-tiba terlihat kobaran api.

Mereka rupanya langsung membakar fasiltias perusahaan, seperti kantor, mess karyawan hingga mobil-mobil yang tengah diparkir pun ikut dilalap si jago merah. Semua jadi rata tanah.

Data dan infomrasi yang dihimpun media ini di TKP, peristiwa tersebut berawal dari ketersinggungan warga atas penurunn baliho penolakan aktivitas perusahan pasir besi yang dipasang  warga di depan jalan masuk lokasi perusahan.

 "Pihak perusahaan dipimpin langsung Pak Arifin bersama sejumlah security datang dan menurunkan spanduk itu. Warga yang melihat hal itu langsung marah dan mengejar mereka," ungkap sejumlah warga Paret.

Saksi menyebutkan, setelah mengejar beberapa orang karyawan, warga langsung berkumpul dan  masuk ke dalam wilayah perusahaan. Dengan emosi warga langsung membawa parang dan tombak kemduian menyerbu kantor, penginapan karyawan. Mereka membakar semuanya. Tak ketinggalan tiga unit mobil perusahan yakni mobil jenis Toyota avansa, Strada, dan dump truck dibakar masa.

Tak puas dengan membakar fasiltas perusahan, empat orang tenaga kerja  dari laur negeri jadi korban amukan masa karena tak sempat melarikan diri. Dikabakan empat tenaga kerja ini berasal dari China, dan mengalami luka serius bahkan ada yang sampai patah tulang.

Salah satu personil DPRD Revi Lengkong saa dimintai tanggapan mengatakan, kajadian akibat warga sudah habis kesabaran akibat ulah pihak peursahan.

"Dan puncaknya terjadi malam ini. Kemungkinan besar karena warga sudah cukup bersabar. Lalu perusahaan diduga sengaja memancing amarah warga. PT MPU  sudah sangat keterlaluan. Sebab tidak memiliki ijin operasi tapi perusahaan tetap ngotot untuk melakukan ekploitasi," ungkap Lengkong yang turut diaminkan Ketua Komisi I Sopian Alhabsy.

Sementara itu Kapolsek Urban Kotabunan Kompol Hamdi Lobangon saat dikonfirmasi pihaknya membenarkan peristiwa pembakaran sejulah fasilitas peruahaan tersebut.

"Kejadian awalnya karena Arifin Cs menurunkan spanduk, hal itu langsung memancing emosi warga sehingga warga masuk dan merusak serta membakar kantor dan 4 unit mobil perusahaan," terang Lobangon. 

Kapolres dan Dandim 1303 bolmong serta aparat Brimob dan Polres langsung turun untuk mengamankan situasi dilokasi. Namun hingga berita ini diturunkan kemarin sore, belum ada satupun tersangaka yang ditahah karena masih dalam tahap penyelidikan.(mnm)

Anggaran Rp 800 Juta di Bai’ Mubasir

Anggaran Rp 800 Juta di Bai’ Mubasir

Krisis Air Bersih Masih Berlanjut

Proyek Pengadaan Air Bersih di Bai bermasalah

Tutuyan - Sampai saat ini, sejumlah desa di Bolaang Mongondow Timur (Boltim), masih mengalami krisis air bersih. Padahal berbagai program dan kegiatan sudah dilakukan pemerintah. Rupanya, program yang dilakukan melalui proyek itu, ditengarai tak becus, sehingga kebutuhan rakyat pun tak terpenuhi. 

Seperti yang dialami warga desa Bai' Kecamatan Nuangan. Meskipun proyek pengadaan air bersih sudah dilaksankaan pemerintah, dengan menghabiskan uang rakyat hingga rp800 juta, namun hingga kini rakyat di sana masih harus berteriak meminta air yang layak dikonsumsi.

Tak pelak, proyek berbanderol hampir satu miliar rupiah tadi pun dianggap mubasir oleh warga. 

"Anggaran Rp 800 juta untuk proyek suplai air yang memakai tenaga surya, sampai sekarang tidak bisa dinikmati oleh warga desa Bai, jadinya anggaran tersebut mubasir," tegas warga desa Bai, Fira Dakotalot SHut. 

Senada diungkapkan oleh Noldi Paputungan. Menurutnya, hal ini juga karena pengawasan oleh pihak Pemkab Boltim tidak berjalan dengan maksimal sehingga pekerjaan proyek hanya asal-asalan."Proyek hampir semua amburadul, akibat pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal. Kondisi ini harus diseriusi Bupati dan Wakil Bupati Boltim. Begitupun dengan pihak DPRD jangan hanya diam,” tegas Paputungan.

Dinas PU Boltim melalui Kabid Cipta Karya Hasman Bahansubu, saat dikonfirmasi terkesan cuci tangan. Menurutnya, proyek tersebut berasal dari Provinsi Sulut.

"Pengadaan proyek suplai air bersih tersebut merupakan proyek dari Pemprov, tentu yang bertanggungjawab pihak Provinsi," elak dia, terkesan tak mau peduli dengan kepentingan rakyat Boltim.(mnm)

Terkait Tapal Batas Boltim-Mitra Sehan Enggan Tanda Tangan Surat dari Gubernur

Terkait Tapal Batas Boltim-Mitra

Sehan Enggan Tanda Tangan Surat dari Gubernur

Tutuyan- Kisruh tapal batas antara Kabupaten Bolmong Timur (Boltim)  dan Minahasa Tenggara (Mitra) hingga kini belum mencapai kata sepakat.

Tapal Batas Boltim-Mitra yang menjadi Polemik

Informasi yang didapat pertemuan antara kedua kepala daerah itu dengan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, pada Rabu (24/10) pekan lalu, di Novotel Hotel masih terjadi tarik menarik tentang titik koordinat dua kabupaten bertetangga itu.Alasannya hingga kini bupati Boltim masih belum mau menandatangai surat  keputusan Gubernur tentang tapal batas Boltim- Mitra.

Sikap bupati pilihan rakyat pertama itu  mendapat dukungan dari warga. Sebab alasan terkait penolakan surat untuk menandatangani surat itu  dinilai merugikan warga Boltim lebih khusus warga Buyat.

Sejumlah warga memberikan apresiasi terkait sikap bupati yang masih enggan untuk menandatangani surat tersebut.

"Kalau Bupati belum menandatangani berarti keputusan Gubernur tentang tapal batas tidak sesuai dengan opsi yang diutarakan Bupati dan jelas  merugikan warga Boltim," ujar Rustaman warga Desa Buyat.

Menurutnya sangat tepat jika Bupati belum menandatangani tentang surat yang diserahkan Gubernur padanya. Alasannya sosialisasi ke masyarakat Buyat adalah paling utama karena merekalah yang dirugikan. Sehingga dirinya mengkuatirkan akan terjadi resitensi di tengah-tengah masyarakat Buyat.

"Jika Bupati mendatangani tapal batas, yang pasti dirugikan adalah  sebagian masyarakat Buyat," katanya.

Rustaman menambahkan selain aspek Yuridis seharusnya pemerintah Provinsi memperhatikan aspek Historis dan Psikologis tanah yang disengketakan.

"Pantai, Teluk, Sungai namanya Buyat. Buyat itu bahasa Mongondow," ujar Rustaman.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Boltim, Frida Manoppo saat dihubungi membenarkan Bupati Boltim meminta waktu seminggu untuk mensosialisaikan ke masyarakat tentang keputusan Gubernur tersebut.

"Pak Bupati belum menandatangani dan masih minta waktu seminggu uantuk mensosialisaikan ke warga Buyat bersatu," kata Frida.

Namun Frida enggan membeberkan hasil keputusan Gubernur tersebut. Hingga kini pihaknya percaya Pemprov akan mengambil keputusan yang objektik dan tidak merugikatn kedua bela pihak.

"Kemungkinan terburuk jika hasil tidak memuaskan maka akan dibawa ke PTUN," ancam Frida.(MNM/Dink).

Pemeliharaan Jalan Nasional Dikerjakan Asal-Asalan

Pemeliharaan Jalan Nasional Dikerjakan Asal-Asalan

Tutuyan—Pemeliharaan jalan nasional yang berasal dari anggaran APBN di sejumlah titik wilayah II PPK 10, terkesan  dikerjakan asal-asalan oleh para kontraktor. Pasalnya, baru seminggu di tambal aspalnya kembali rusak, bahkan lebih parah dari yang sebelumnya.

“Diduga karena ingin mencari keutungan besar, sehingga tambalannya dikerjakan tidak sesuai spesipikasi teknis,”kata Kepala Dinas PU Boltim Minderd Mawu ST.

Menurut Mawu, rusaknya  sejumlah titik tambalan tersebut, kerena metode yang dipakai salah.

“Karena aspal dingin yang dipakai atau tidak panas lagi, sehingga saat ditambal tidak padat lagi, makanya bila kena air, jalan itu rusak,”terangnya.

Sebab, musuh utama jalan adalah air. Olehnya diminta kepada pihak provinsi, dalam hal ini Balai jalan Nasional Sulut, diminta berkoordinasi dengan Pemkab Boltim jika ada pemeliharaan jalan. 

Karena saat ini Boltim sendiri, sudah memiliki alat kwaliti control, yaitu alat pemerikasaan beton, aspal maupun pekerjaan konstruksi yang lain. 

Jangan biarkan pemeliharaan jalan diberikan kepada orang yang tak bertanggung jawab. Agar supaya umur jalan bisa terpenuhi sampai bertahun-tahun, “ tandas Mawu.(MNM/hsd).