SPBU Diminta Rekrut Tenaga Kerja Lokal

SPBU Diminta Rekrut Tenaga Kerja Lokal

SPBU Bintauna

Boroko - Rencana salah satu pengusaha untuk mengoperasikan Stasiun Pengisihan Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Kecamatan Bintauna mendapat tenggapan dari salah satu tokoh pemuda Bintauna, Mohammad Razif Mamonto.

Dia menegeskan rencana beropersianya SPBU itu agar bisa memperdayakan tenaga lokal. “ Kami minta pengelolah SPBU bisa memanfaatkan tenaga kerja lokal,”kata Razif.

 

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans)  Drs Faridudin Gumohung, menyambut baik rencana beroprasinya kembali SPBU itu. 

"Saya mengapresiasi rencana tersebut, karena dapat membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja," kata Faridudin, Selasa (13/11) kemarin.

Faridudin menyarankan, agar pengelolah SPBU sebaiknya dapat memberdayakan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan standar perusahaan. 

"Ada beberapa mantan pegawai yang pernah bekerja di SPBU Bintauna itu, kalau sesuai dengan standar, agar dapat direkrut kembali karena mereka sudah ada pengalaman kerja," tukasnya. (gts/hsd)

Pengurusan Kenaikan Pangkat Berbau Fulus

Pengurusan Kenaikan Pangkat Berbau Fulus

BKDD Diduga Jadi Sarang Pungli

PNS naik pangkat harus keluarkan uang pelicin

Buroko—Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bolmut mengeluh dengan sikap para pegawai yang berada di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD). Dimana setiap kali mengurus kenaikan pangkat mereka harus meronge kocek untuk guna memperlancar tugas mereka.

Pasalnya, dalam pengurusan berkas kenaikan pangkat bagi PNS angkatan 2010, dimintakan biaya hingga Rp 350 ribu.

Anehnya, menurut sejumlah PNS yang mengurus berkas kenaikan pangkat, jumlah uang yang diminta tidak merata. Sebab, ada yang menyetor awal Rp 150 ribu, ada juga yang menyetor hingga Rp 200 ribu.

“Jadi kami harus mengeluarkan uang sebesar Rp 150 ribu, untuk mendapatkan SK kenaikan pangkat. Padahal, sebelumnya kami telah menyetorkan uang sebesar Rp 150 ribu, dan ada juga yang dimintakan Rp 200 ribu pada saat pemasukan berkas,” ungkap salah satu PNS yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan.

Tak pelak, para PNS pun menuding jika pihak Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bolmut telah membuat Peraturan Daerah (Perda) pungutan sendiri.

Kepala BKDD Bolmut, Drs Hi Yusuf Lakoro, ketika dikonfirmasi melalui Kepala Bidang (Kabid) Diklat, Samidin Korompot, terkesan mengelak dugaan pungli yang dikeluhkan oleh para PNS. Dia mengatakan pihaknya tidak pernah meminta untuk membayar atau menyetor pengurusan kenaikan pangkat tanpa ada peretujuan bersama. 

“Tidak ada yang namanya pungli. Sebab, sebelumnya biaya tersebut telah disepakati bersama, dan biaya yang dimintakan itu, digunakan untuk operasional tujuh orang tim dalam melakukan pengurusan berkas ke Provinsi,” kilah Samidin(gts/hsd)

Kinerja Empat SKPD di Sorot

Kinerja  Empat  SKPD di Sorot
Di Temukan Banyak Proyek Belum Selesai

Boroko – Dinas pekerjaan umum (PU) Kimparswil, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas pertanian perkebunan, peternakan dan dinas kehutanan  di sorot soal kinerja mereka .

Pasalnya,kinerja pimpinan empat SKPD ini dinilai tidak maksimal dalam tugas mereka. Terbukti dalam pelaksanaan proyek puluhan rupiah, masih banyak proyek yang belum selesai. Seperti contoh, proyek pekerjaan kantor dewan Kabupaten (Dekab) dan Sekretaris Dewan hingga masuk tahap III dengan anggaran Rp 6,7 Miliar kini belum selesai dikerjakan.

“Ini telah menyalahi aturan,”ujar Arifin Bolota aktifis muda Bolmut.

Kadis PU Ir Diedik A Sutopo ketika dikonfirmasi menjelasan, proyek yang ada dalam proses pengerjaan, bahkan ada waktu pemeliharaan selama 6 bulan.

“Tidak mungkin jika belum selum selesai telah dicairkan, dan ini akan dikerjakan hingga selesai dengan sesuai dana yang ada,”jelas Didiek.

Lain halnya yang dikatakan oleh kadis Pertanian Ir Saeroji. Dia mengaku jika di instansi yang ia pimpin ada pekerjaan yang belum selesai.Tetapi masih ada waktu tidak mungkin instansi teknis akan mencairkan anggaran jika tidak sesuai dengan hasil pekerjaan. Di Tempat terpisah, Kadikpora Bolmut, Dra Fatsoen Bata, mengatakan bahwa pihaknya terus memacu proyek hingga november ini akan selesai dikerjakan oleh pihak ketiga.

“Jika ditemukan kejanggalan, ini adalah tanggung jawab pihak kontraktor atau pihak ketiga,”tegas Bata. Kepala Inspektorat Bolmut, Ny Meyke Macpal SE Ak ketika dikonfirmasi akan merampungan audit pada November ini yang berhunbungan langsung dengan pihak ketiga,”tutur Macpal.(gts/hsd)

Kasus Mobnas 2008 Jadi Perioritas Kejaksaan

Kasus Mobnas 2008 Jadi Perioritas Kejaksaan

Giliran Kabid dan Kadis DPPKD Diperiksa

 

Boroko - Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Boroko, terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) di Pemkab. 

Kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2008 silam.Kasus yang disinyalir telah merugikan uang negara sebesar Rp 88 juta ini,  sudah menetapkan  dua tersangka masing-masing berinisial SM dan LD. Masing mereka adalah  mantan Kabid Anggaran  dan mantan Kadis di Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)  tahun 2008.

Tak pelak jumat (02/11) pekan lalu, Cabjari Kotamobag di Boroko, kembali memeriksa dua orang saksi yaitu, oknum Kadis DPPKAD Bolmut, inisial AW dan oknum Kabid anggaran DPPKAD BT.

Kepala Cabang (Kacab) Kejari Kotamobagu di Boroko, M Suranta Ginting SH, membenarkan jika pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada dua orang tersebut untuk diperiksa sebagai saksi.

"Keduanya dipanggil sebagai saksi," aku Ginting.

Saat disingung apakah masih ada yang akan jadi tersangka dalam pengadaan kendaraan itu, dirinya belum dapat memastikan. Ini dikarenakan kasus pengadaan Mobnas yang disinyalir mobil bekas ini, masih  dalam pengembangan.

"Kita lihat nanti. Sebab prosesnya masih sementara dalam pengembangan,"katanya.

Sementara itu, terkait dengan penahanan dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ginting mengatakan, pihaknya masih akan menunggu perkembangan dari kasus ini, sebab para tersangka, selama ini sangat koperatif.

"Kami terus melakukan pengembangan kasus ini," tutur Ginting seraya menambahkan, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang (UU) Korupsi nomor 31 tahun 1999
Pasal 2 ayat 1, 3 UU Korupsi 31 1999 junto UU 20 2001, junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP," jelasnya.(gts/hsd)

Bolmut Lambat Masukan LPP 2011

Bolmut Lambat Masukan LPP 2011

Bakal Kena Sangsi dari Kemenkeu

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (Ilustrasi)

Bolmut – Lambatnya pemasukan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2011 ke Pemerintah Pusat, dipastikan Kabupaten Bolmut bakal kena sangsi dari Kementrian keuangan (Kemenkeu). sangsi yang bakal diberikan yakni kucuran Dana Alokasi Umum (DAU)

tahun anggaran  2013, sebesar 25 persen.

Informasi yang berhasil dihimpun Media ini, dari sekitar Rp 288 miliar dana DAU untuk Bolmut, kurang lebih sebesar Rp 72 miliar tidak dicairkan.

Tak pelak, dari sangsi yang diberikan Kemengkeu itu, bakal berimbas ke pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemda Bolmut.

Namun saat dikonfirmasi, ke Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Drs Asripan Nani MSi membantah jika berimbas pada pembayaran gaji.

Dia menjelaskan, keterlambatan Pemda Bolmut masukan LPP APBD TA 2011, hanya terancam ditundannya pencairan 25 persen dari besaran DAU dan bukan tidak dicairkan.

"25 persen, DAU Bolmut, bukan tidak dicairkan Kemengkeu, namun hanya terancam ditunda pencairannya imbas dari keterlambatan memasukan LPP tersebut dan tidak berimbas pada pembayaran gaji," ketus Asripan  Kamis (01/11) kemarin.

Namun, dirinya tidak menampik jika penundaan pencairan tersebut dapat berimbas pada sejumlah kegiatan

di 2013 nanti. Seperti rencana  pembagunan infrastruktur yang dibiayai oleh DAU.

"Yah memang akan ada dampak yang akan dirasakan jika ancaman Kemengkeu itu, sampai dikenakan ke Bolmut," akunya.

Mantan Dosen STIE Widia Dharma Kotamobagu itu menambahkan akan terus berupaya agar ancaman dari Kemengkeu RI tersebut tidak sampai kena kepada Bolmut.

"Kami terus berupaya agar sangsi 25 persen itu, tidak sampai kena ke Bolmut," tuturnya. (gst/hsd)

Polres Bidik Dana Hibah Kepada PKK

Polres Bidik Dana Hibah Kepada PKK 

Kapolres Bolmong AKBP Enggar Brotoseno SIK

Boroko - Kepolisian Resort (Polres) Bolmong, siap menyelidiki terkait dengan Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2011 silam, oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), terkait dengan  dana hibah kepada sejumlah organisasi diantaranya tim PKK yang mendapat kucuran sebesar Rp 2,1 miliar.

Saat dikonfirmasi, melaui via seluler, Kapolres Bolmong, AKBP Enggar Brotoseno SIK mengatakan, jika terdapat kesalahan prosedur dan merugikan negara, maka Polres Bolmong siap menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi termasuk dana hiba ke tim PKK. "Kalau terdapat pelangaran hukum dan kerugian uang negara, maka kami siap," ujar Enggar, Selasa (30/10) kemarin.

Lanjut Enggar menghimbau kepada seluruh masyarakat khusunya di Bolmut, jika memiliki bukti-bukti atas dugaan korupsi di Bolmut, silakan laporkan ke pihak penegak hukum untuk ditindaklanjuti. "Kalau masyarakat yang memiliki buktik, silakan melapor," imbau Enggar.

Semantara itu, salah satu Tokoh Pemuda Bolmut, Onal Lamute sangat mendukung langkah Polres dalam membasmi korupsi di Bolmut, termasuk dugaan dana Hiba ke tim PKK tersebut. "Saya sanggat mendukung langkah Polres Bolmong menyelidiki seluruh dugaan kasus korupsi di Bolmut," dukung Onal.

Dirinya menjelaskan, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk membersikan para koruptor di Kabupaten Padi ini. "Dan itu harus, agar pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, tidak hanya habis dikorupsi. Selain itu, ini akan memeberikan efek jerah bagi para koruptor yang ingin beraksi di Bolmut," jelas Onal. ^(gts/Jm)

Bangko : Golkar Bidik Kaum Muda

Bangko : Golkar Bidik Kaum Muda

Karel Bangko

Boroko - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Jakarta selama 3 hari dipastikan akan menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya yakni bakal Calon legislatif (Caleg) yang harus mengakomodir 30 persen keterwakilan perempuan (Gender, red) serta 30 persen caleg muda.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Bolmut, Karel Bangko SH mengatakan, dirinya sangat menghargai apa yang menjadi keputusan dalam Rapimnas.

"Ini adalah keputusan tertinggi, jadi kita harus menghargai keputusan itu," kata Karel Bangko SH, melalui telfon genggamnya, Senin (29/10) kemarin.

Dirinya memprediksikan, dengan adanya keputusan seperti itu, maka partai yang berlambangkan pohon beringin itu, dimasa mendatang akan lebih besar lagi.

“ Saya optimis kedepan Golkar akan lebih besar jika hasil yang putuskan berdasarkan kajian serta mengakomodir semua elemen termasuk kaum Gender dan kaum muda,”kata Bangko.

Apaterlebih lanjutnya, keterwakilan kaum muda dan kaum perempuan yang memiliki intelektual bakal memberi sinergi terhadap mantan partai yang berkuasa selama 32 tahun itu termasuk dalam parlemen nanti.

Akan tetapi kata Bangko perekrutmen itu akan melakui mekanisme yakni survey yang sudah ditetapkan agar nantinya para wakil rakyat dari partai Golkar, baik perempuan ataupun yang muda, dapat benar-benar memperjuangkan atau penyambung lidah rakyat dalam menjalankan serta mengawasi roda pemerintahan di Indonesia khususnya di Bolmut.

"Bagi kaum perempuan maupun generasi muda tentu yang memiliki elektabilitas, kapabilitas dan berkualitas, sehingga dalam perekrutan nanti dapat menentukan masa depan suatu daerah lewat wakil-wakilnya di DPRD," tukasnya.(gts/hsd)

PDIP Siap Berkoalisi

PDIP Siap Berkoalisi

Popo Beri Signal Ke PAN

Boroko –Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) Cristofel Popo Buhang mengatakan, pemilihan kepala daerah 2013 mendatang partai yang dipimpinanya itu siap akan bekoalisi. Meski belum diketahui partai mana yang akan menjadi pasangan dalam Pilkada mendatang, akan tetapi pihaknya akan terbuka dengan partai mana saja.

“PDIP siap berkoalisi dengan partai manapun,” kata Popo Buhang pekan lalu kepada  wartawan koran ini.

Dirinya menegaskan meski masih menungguh hasil survey yang sementara dilakukan intern partai moncong putih itu, namun dia yakin PDIP akan tetap mengusulkan menjadi papan satu.

“ PDIP siap.Entah itu papan satu atau papan dua, asalkan mengacuh pada hasil  survey partai dan sevisi dengan PDIP,”tambahnya.

Popo panggilan akrabnya lanjutnya, sampai saat ini, PDIP Bolmut, terus melakukan komunikasi poltiki dengan sejumlah partai yang ada di parlemen.

Namun, saat disinggung  partai mana  kemungkinan besar akan berkoalisi dengan PDIP, Popo mengatakan,akan berkaca pada PIlkada Bolmong 2011 lalu.

Namun kabar yang beredar saat ini PDIP lebih condong akan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) seperti apa yang dia katakan berkaca pada Pilkada Bolmong 2011 lalu.

Sementara itu, salah satu funsionaris DPD PAN Bolmut, Ulung Tungkagi mengatakan, saat ini  PAN belum menentukan sikap akan berkolaisi dengan partai Parpol manapun dalam memenangkan Pilkada Bolmut 2013 nanti. “Kami siap berkoalisi dengan Parpol manapun. Namun untuk saat ini masih melihat konstalasi politik,”tukas Ulung. (gts/hsd)

Hamdan Masih Ragu Depri Belum Tentukan Papan Dua

Hamdan Masih Ragu Depri Belum Tentukan Papan Dua

Boroko – Pesta demokrasi lima tahunan  di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) yang rencana akan dilakukan pada 2013  mendatang, nampak para kandidat masih menyimpan jurus jitu.

Lihat saja statement para calon kandidat yang dikabarkan akan maju di Pilkada mendatang seriung berubah .Seperti Hamdan Datunsolang yang dikabarkan telah memberi sinyal untuk maju. Kali ini terkesan masih ragu dengan konstalasi politik yang  sering berubah. Meski para tim sukses sudah meyakinkan terkait dukungan kepada HD sapaan akrabnya untuk melanjutkan pembangunan di Bolmut, namun dirinya  masih akan melihat peta kuatan politik yang saat ini masih berubah.

Berbeda dengan wakil Bupati Drs Depri Pontoh  yang biasa disapa DP . Meski  telah menyatakan akan maju pada pertarungan politik kedepan untuk  memperebutkan orang nomor satu di Kabupaten Padi ini,namun belum mau menentukan siapa orang yang akan mendampinginya saat pesta demokrasi mendatang.

Elektabilitas HD maupun DP semakin hari terus terlihat.Dimana kelompok-kelompok simpatisan bekerja keras dalam setiap kesempatan untuk terus menjual kedua figure tersebut.

Berbagai kesempatan  HD didesak untuk segera menyatakan sikap. Namun HD tetap belum berani ambil resiko dengan alasan masih akan terus menghabiskan sisa waktu kepemimpinanya.

“Saya tidak mengatakan maju ataupun mundur, namun kondisi yang ada skarang ini tentu masih perlu dilakukan pembenahan, apalagi masa kepemimpinan saya masih beberapa bulan kedepan,”tandas  HD.

Meski begitu HD memberikan sinyal bahwa kita harus menghormati tatanan mekanisme yang berlaku baik pencalonan bupati maupun wakil bupati. Tatanan tersebut lanjut Bupati yang karismatik ini, bahwa yang berhak mencalonkan para kandidat adalah partai politik.

 “Partai politik selalu dalam mekanisme yakni melalui survey, sehingga sebuah pekerjaan besar bagi tim masing-masing kandidat agar dapat mayakinkan untuk menambah pundi-pundi, yang suda dimiliki sekarang ini,”terang HD.

Sementara itu DP yang telah menyatakan diri maju pada pilbub mendatang, belum membicarakan siapa orang yang akan mendampinginya pada perhelatan poltik nanti.

“Semua ada mekanisme, jika partai suda menunjuk si A atau si B harus dihormati dan partai tentu memiliki mekanisme,”pungkas DP.(gts/hsd)