BRI Unit Molibagu Diduga ‘Main Mata’

BRI Unit Molibagu Diduga ‘Main Mata’
Maango: Biaya Rekom Keikhlasan Guru, Kasihan Staf Kami Lelah Juga 

Molibagu– Manajemen BRI Unit Molibagu menuai sorotan, karena pencairan gaji guru sertifikasi harus menggunakan surat rekom dari Diknas Bolsel. Padahal uang gaji itu sudah masuk ke rekening pribadi masing-masing guru sertifikasi.

Ada yang menilai, tak ada aturan yang mengharuskan pencairan hak para guru itu, harus melalui rekomendasi Diknas terlebih dahulu. 

Tak heran, beberapa guru sertifikasi pun menduga ada kongkalikong antara oknum di BRI Unit Molibagu dengan pihak Diknas. "Kalau Itu benar tentu patut disayangkan, kredibilitas BRI patut juga dipertanyakan," keluh salah satu guru yang tak mau namananya ditulis kemarin.

Di sisi lain, Kepala Unit BRI Molibagu Masyono Bidjuni, menyatakan kebijakan tersebut diberlakukan atas dasar permintaan Diknas  melalui surat resmi bernomor 1151/C.01/DIK/BOL-SEL/2012, Perihal Permohonan Kerjasama dari Diknas Bolsel. Diu mana isinya menyangkut tertib administrasi pencairan dana sertifikasi.

"Sehingga pencairannya harus pakai rekomendasi Diknas," terang Bidjuni sambil menunjukan surat yang ditandatangani Kadis Diknas, Hartati Maango. 

Maango saat dikonfirmasi membenarkan pemberlakuan surat pengantar dari dinas tersebut. "Benar, rekom itu sebagai kontrol karena masih banyak guru sertifikasi yang belum menyelesaikan berkas sertifikasi mereka, sehingga keuangan sulit memproses berkas mereka," terang Hartati Maango. 

Sedangkan ketika ditanya tentang pungutan Rp 150 ribu kepada setiap guru yang mengurus surat rekomendasi, Maango mengatakan hal itu tidak diwajibkan. "Tidak harus 150 ribu, seikhlas mereka. Cuma pengertian saja. Kasihan, staf yang mengurus berkas-berkas mereka juga cukup lelah," terang Maango sambil tersenyum.(gz/tim)

DPRD Libatkan Kejaksaan Periksa Proyek

DPRD Libatkan Kejaksaan Periksa Proyek

Lambang Kejaksaan

Molibagu – Ada yang menarik dari rencana pemeriksaan proyek 2012 oleh DPRD Bolmong Selatan, dalam waktu dekat ini. Apa pasal, para legislator Poboba’ida sebutan lain kantor dewan, bakal menggandeng pihak Kejaksaan.

Seperti disampaikan Wakil Ketua, Riston Mokoagow, tujuan mengandeng tidak untuk mencari-cari kesalahan semata tapi semata-mata menjalankan fungsi pengawasan. "Jadi jangan disalah artikan karena secara teknis kita nantinya akan bersama-sama dengan aparat penegak hukum," jelas politisi Hanura ini saat diwawancara Rabu kemari. 

Ditambahkan, langkah ini diambil untuk menopang fungsi pengawasan dewan. Dan menurut Riston, hal tersebut sebagai langkah maju DPRD dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. "Ini sudah menjadi komitmen kita bersama," tutur Mokoagow. 

Keuntungan lain menggandeng aparat penegak hukum, agar bila ada kejanggalan dalam proyek, maka aparat bisa menindaklanjutinya. “Kalaupun ada kejanggalan yang fatal, bisa langsung ditindaki aparat,” terangnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II,Djamaludin Razak. Peninjauan proyek sangat diperlukan. Apalagi, pembhasan APBD 2013 sudah semakin dekat. Dan, sebelum pembahasan dewan masih akan evaluasi program 2012.  "Pokoknya sebelum pembahasan APBD 2013, kita akan evaluasi dulu, dengan turun langsung tinjau lapangan," tambah Razak tegas.

Sayangnya, rencana dewan menggandeng pihak Kejaksaan ini belum mendapat tanggapan dari pemerintah. Sebab rencana tersebut baru akan dilakukan. (eik/Dink)

Sebelum Bahas RKA 2013, Dewan Akan Evaluasi Program

Sebelum Bahas RKA 2013, Dewan Akan Evaluasi Program

Djamaludin Razak

Molibagu - DPRD Bolmong Selatan berjanji akan  turun lapangan untuk evaluaasi semua pekerjaan fisik dan disesuaikan dengan serapan anggaran 2012 ini. 

Hal ini dilakukan dewan, sebelum pihaknya melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2013 bersama mitranya eksekutif. Seperti ditegaskan Wakil Ketua Riston Mokoagow, dalam melaksanakan fungsi pengawasan maka dewan belum akan membahas APBD 2013 sebelum mengevaluasi semua program yang sudah berjalan.

 "Kita akan turun lapangan dulu melihat sejauh mana progress pekerjaan di lapangan," terang Mokoagow Selasa kemarin. 

Menurut Riston, evaluasi penting dilakukan dewan, agar bisa mengetahui sejauh mana serapan anggaran. Dan hal itu menurut politisi Hanura, sangat berkaitan dengan rencana kerja tahun depan. "Kalau membahas anggaran tahun depan, kita harus tau dulu capaian tahun ini, agar setiap program per tahunnya akan tuntas. Jangan sampai ada program tidak selesai tahun ini, dan tahun depan membuat program baru lagi. Nanti muncul kesan ada anggaran yang percuma," jelas Riston.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi II, Djamaludin Razak, dia menyampaikan rencananya para wakil rakyat akan turun lapangan Rabu  (hari ini, red). "Benar kita akan turun melihat proyek-proyek yang sudah selesai dan sementara dikerjakan," tambah Aco sapaan akrabnya.

Disatu sisi, baik Mokoagow dan Razak mengapresiasi pihak eksekutif yang terus memacu pembahasan RKA 2013. Menurut keduanya, pemkab berupaya mengikuti tahapan penganggaran yang diatur oleh pemerintah, karena paling lambat akhir tahun ini,  

APBD 2013 sudah selesai dibahas. "Tapi, kalau sudah masuk ke dewan, semua program eksekutif harus dievaluasi dulu, agar juga bisa diketahui apa saja program yang tak dilaksanakan," tegas Mokoagow.(eik)

Mayulu Ancam Lagi, TKD 2 Bulan Ditahan

Mayulu Ancam Tak Bayar TKD 2 Bulan

Herson Mayulu

Molibagu - Lagi, Bupati Herson Mayulu mengancam tak akan membayarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada PNS untuk November dan Desember 2012. 

Hal ini ditegaskan Mayulu saat memberikan sambutan pada upacara bendera peringatan Sumpah Pemuda ke-48, Senin (29/10) kemarin di lapangan Molibagu. Beberapa kali Mayulu mengancam tak akan memberikan TKD karena berang dengan ulah PNS terlebih pejabat di lingkup pemkab Bolsel. 

Kali ini, Mayulu marah, karena kerlambatan dalam pengelolah keuangan yakni memasukan laporan pertanggungjawaban APBD 2011 ke Kementeriaaan Keuangan. Akibat keterlambatan tersebut, hingga terancam sanksi  pemerintah pusat, dengan akan menahan 25 persen DAU (Dana Alokasi Umum) 2013. "Jadi TKD untuk dua bulan, November Desember tak akan dibayarkan," tegas Mayulu disela-sela dia menjadi inspektur upacara kemarin. 

Dinilainya, kerja aparat pengelolah yang seharusnya bertanggungjawab, dan siap dengan memasukan laporan tepat waktu. Namun, karena ancaman pemerintah pusat, APBD 2013 mendatang, bakalan terpotong dengan dana DAU. “Harusnya pejabat berwenang sepat, tanggap memasukan laporan,” tegas Mayulu.

Sebelumnya, bupati pertama pilihan rakyat ini sempat kecewa dengan kinerja pejabat di Dinas PPKAD, karena keseringan tugas luar. Sementara tugas dan tanggungjawab instansi ini, adalah melengkapi laporan keuangan. 

Tapi, Sekda Gunawan Lombu saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya sudah memasukan laporannya. "Kita sudah memasukannya, bahkan batas terakhir pemasukannya akhir Otober," jelas Lombu. 

Kadis PPKAD, Berlian Potabuga juga menegaskan pihaknya sejak dua pekan lalu telah memasukan laporan ke Kementerian Keuangan. "Kita tugas luar lalu itu, untuk memasukan laporannnya," aku Potabuga.^(eik)

Gaji Guru Sertifikasi Jadi Sasaran Pungli

Gaji Guru Sertifikasi Jadi Sasaran Pungli

Kadis Diknas Bolsel Sebut Itu Keikhlasan

Guru sering dijadikan Lahan Pemerasan. Foto Ilustrasi

Molibagu – Sejumlah guru sertifikasi di Bolsel mengeluhkan ulah oknum pejabat di Dinas Pendidikan setempat karena melakukan pungli (pungutan liar) untuk pengurusan gaji. Ironinya, Kadis Diknas Hartati Maango mengklarifikasi bahwa itu bukan pungli, tapi keikhlasan dari para guru.

Meskipun gaji guru sertifikasi itu dicairkan sendiri oleh lewat bank, namun modus pungli tersebut diduga cukup ‘lihai’. Yakni dengan menetapkan upah untuk pembuatan surat rekomendasi pencairan di bank.

Pernah para guru mengambil inisiatif untuk mencairkan langsung dana tunjangan sertifikasi di bank. Namun pihak bank menolak mencairkan dana, dengan alasan harus ada surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

Dituturkan sejumlah Oemar Bakri (sebutan lain untuk guru, red), mereka akhirnya kembali ke Dinas Pendidikan untuk membuat surat rekomendasi. Namun pembuatan surat ini saja, dibanderol Rp 150 ribu oleh oknum pejabat di Diknas Bolsel.

"Masakan untuk mencairkan hak kami, harus ada pungutan lagi dari Diknas," keluh sejumlah guru yang enggan nama mereka disebut.

Bila pungutan Rp 150 ribu tadi dikali dengan 141 guru sertifikasi, maka setiap bulannya oknum di Diknas Bolsel bisa meraup untung hingga Rp 21 juta.  Itu nilai terendah. Sebab ternyata masih ada juga biaya legalisir sebesar  Rp 20 ribu untuk setiap berkas. 

Kepala Dinas Pendidikan Hartati Maango, membantah sebutan pungli yang dialamatkan kepada oknum pejabat di dinas yang ia pimpin. Ia pun menegaskan, rekomendasi untuk pencairan gaji guru sertifikasi wajib hukumnya, untuk mengontrol berkas para guru sertifikasi. 

"Tidak ada pungli. Mungkin saja, ada imbalan dari setiap guru yang ikhlas memberikan. Tapi kalau mematok ratusan ribu itu tidak ada,” elak Maango.^(gz/tim)

Kondisi Jalan Pinolosian Timur

Kondisi jalan seperti ini bisa ditemui di Pinolosian Timur. Bayangkan saja kalau diguyur hujan, hanya kendaraan tertentu jenis hardtop, yang bisa melewatinya.^(foto:dok)

Warga Diminta Hati-Hati dengan Cuaca Ekstrim

Tanggul dan Pengaman Pantai Dibangun

Foto : Sungai Bolongaso Molibagu Bolsel

Molibagu – Sungai Bolangaso di desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki, yang sering membawa bencana bila musim hujan, tahun ini pembangunan tanggul akan kembali di lanjutnya dengan anggaran Miliaran rupiah dari pemerintah pusat.

Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) Hi Herson Mayulu SIP, saat  memberikan sambutan nasihat perkawinan di acara resepsi pernikahan salah satu wartawan Biro Bolsel Eskolano Ibrahim Kakunsi dan Indri Lesmana Gude, Senin (23/04) kemarin di Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, mengatakan, tahun ini ada kucuran dana Miliaran untuk kelanjutan pembangunan tanggul sungai Bolangaso dan panahan ombak di Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki. “Berkat perjuangan wakil kita di DPR RI yakni Dra Hj Yasti Soperejo Mokoagow, tanggul di sungai Bolangaso dan pengaman pantai kembali dilanjutkan dengan anggaran sekira empat Miliar lebih,” kata Mayulu, sambil memberikan wejangan kepada kedua pengantin yang bak raja dan ratu dengan menggunakan pakaian adat Bolango.

Diketahui, sungai Bolangaso meskipun terlihat kecil dan bersahabat bila tidak terjadi banjir, namun  sungai ini sangat berbahaya dan meluap memasuki pemukiman warga, serta mampu memporak-porandakan apapun di depannya. Kejadian beberapa tahun lalu, jembatan Bolangaso sempat hanyut dan kembali dibangun karena ulah sungai yang arusnya menjadi kencang saat banjir. Bahkan, mengancam keselamatan beberapa rumah warga Molibagu, yang tinggal dibantaran sungai ini, karena terjadi erosi.

Namun, upaya pemkab Bolsel dibantu perjuangan srikandi Totabuan Yasti, maka anggaran yang masuk ke daerah tahun ini mencapai puluhan Miliar, untuk pembangunan jalan, jembatan, tanggul dan pengaman pantai. Mayulu, disela-sela memberikan petuah kepada pengantin baru, mengingatkan kepada warga agar berhati-hati karena cuaca sekarang ini tidak menentu, terutama bagi warga yang tinggal dilereng-lereng gunung dan di pesisir pantai. “Meskipun pemerintah berupaya membangun pengamanan di pantai dan sungai, tapi masyarakat juga harus tetap berhati-hati, apalagi cuaca kali ini cukup ekstrim,” imbuh Mayulu.^(mg-4/Gz)

Nelayan Miskin Bakal Dapat Rumah

Molibagu - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel), mengajukan proposal untuk program pembangunan rumah nelayan tidak layak huni kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Kepala DKP Bolsel, DR Suria Darwisito, untuk program awal direncanakan untuk warga nelayan di Kecamatan Pinolosian Timur, sebab wilayah ini masih banyak ditemukan rumah tidak layak dihuni. Dan selanjutnya dilakukan secara bertahap disetiap Kecamatan. "Program ini secara bertahap, dan rencananya semua kecamatan akan kebagian," kata Suria.

Sekitar 100 kepala keluarga (KK), suda didata dan dan masuk dalam daftar pengajuan ke Kementrian. Mudah-mudahan kata Suria program ini bisa mensejahterakan masyarakat nelayan yang ada di Bolsel. "Programnya ada di kementrai, dan ini baru pengajuan, mudah-mudahn bisa disetujui pusat,” kata Suria.^(mg-4/gz)

Belanja Gaji Pegawai Bolsel Diangka Rp.113 Miliar

Dra Berlian Potabuga/Kadis DPPKAD Bolsel

Molibagu – Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 di Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) sebesar Rp. 277 miliar. Dari total anggaran tersebut, tersedot untuk belanja gaji pegawai mencapai Rp. 133 Miliar. 

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Bolsel, Dra Berlian Potabuga SH MH, saat dimintai keterangan mengatakan, anggaran tersebut merupakan anggaran belanja tidak langsung yang dibayarkan untuk gaji Pegawai Negeril Sipil (PNS), dibagi dua belas bulan. "Anggaran tersebut dibagi untuk dua belas bulan, sudah termasuk gaji ke tiga belas,” kata Berlian.

Menurut Berlian, anggaran tersebut bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU), dan sudah diatur dari pemerintah pusat, mana belanja langsung dan belanja tidak langsung. “Semua anggaran diatur dari pemerintah pusat, karena besaran DAU yang diturunkan, diantaranya melihat jumlah pegawai, dan potensi daerah,” terang Berlian.

Sementara itu, Kaban Badan Perencanaan Daerah (Bapeda)  Bolsel Adharto Utiah mengaku total APBD 2012 menyusut, karena penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 59 milyar sangat rendah. Sehingga, pemerintah pusat memangkas sebesar 35 milyar. Sedangkan untuk DAU tidak mungkin berkurang karena indikatornya adalah jumlah pegawai. “APBD 2012 menyusut, karena DAK hanya Rp35 milyar," terangnya.

Aktivis pemerhati pembangunan Bolsel, Amin Laiya mengatakan, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan publik. Dengan jumlah anggaran belanja pegawai begitu besar, berarti mendekati setengah jumlah APBD, hanya untuk pegawai saja. “Sebagai daerah baru pembangunan infrastruktur harus diutamakan," tegas Laiya. 

Diketahui, penyusunan APBD harus merujuk dari peraturan mendteri dalam negeri (Permendagri). Tapi besaran, gaji pegawai tidak bisa dipangkas, karena menmyangkut hak pegawai. Tapi pemerintah juga harus lebih realistis dengan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk keperluan public, melalui pembangunan infrastruktur demi peningkatan ekonomi masyarakat. ^(mg-4/Gz)

Polsek Pinolosian Enggan Tahan Tersangka Pemukulan Jurnalis

Foto : Ilustrasi

Molibagu- Belum ditahannya tersangka kasus penganiayaan terhadap salah satuwartawan media nasional yang bertugas di Bolmong Selatan, yakni Icek Lasupu, mendapatkan sorotan dari sejumlah jurnalis yang ada di Bolmong Raya. Lucky Lasabuda, rekan sekerja Icek kepada Media Lipu’ Totabuan mempertanyakan kinerja Polres maupun Polsek yang belum melakukan penahanan terhadap para tersnagka penganiayaan yangterjadi akhir Maret silam tersebut.

 “Yang kami herankan, laporan ini sudah dari sebulan lalu tapi belum juga ada tindakan serius dari aparat,” ujarnya.

Selain itu, Lucky juga mengungkapkan, kalau sepengetahuan dirinya, dari Sembilan pelaku peukulan, semuanya sudah diperiksa oleh kepolisian, namun yang menjadi pertanyaan adalah penetapan status tersangka atas pemukulan tersebut belum juga dilakukan.

“Dari pihak keluarga maupun kami rekan kerja korban mempertanyakan kinerja kepolisian soal kasus ini. Sebab, selama ini kami nilai mereka belum menseriusi soal tersebut,” cecarnya.

Menariknya, Kepala Polsek Pinolosian AKP Hadisiswoyo Gobel, ketika dikonfirmasi mengatakan, kalau belum ditahannya para pelaku tersebut, disebabkan oleh sejumlah alasan.

“Mereka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan juga selalu koooperatif dalam pemeriksaan,” tutur Hadisiswoyo.

Parahnya, Hadi mengatakan selain alasan tersebut, Polsek PInolosian juga menjaga agar penahanan tersebut jangan sampai memicu reaksi warga Pionolosian yang bisa saja menduduki kantor Mapolsek Pinolosian.

“Itu sebabnya kami belum melakukan penahanan terhadap para pelaku,” tandasnya.

Pernyataan itupun memunculkan reaksi Lucky Lasabuda. Dimana, menurutnya, pernyataan tersebut membuktikan kalau kepolisian sudah tidak lagi professional.

“INi kan aneh. Seharusnya Polisi membela yang korban, bukannya takut mengambil langkah dengan alasan yang tidak masuk akal,” tutup Lasabuda. ^(Mg3/JA)

Bolsel 2012, Inginkan WTP

Hi. Herson Mayulu/ Bupati Bolsel

Molibagu – Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) Hir Herson Mayulu SIP, bertekad tahun 2012 ini, predikat yang akan diberikan Badan Pemerinksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Makanya, dalam setiap pertemuan, Bupati sertingkali mengingatkan kepada seluruh SKPD, dan perangkat pemerintah yang bersinggungan dengan keuangan, untuk melaksanakan tugas sesuai aturan berlaku. “Mimpi pemerintah adalah mendapatkan opini WTP, makanya harus melaksanakan administrasi keuangan dengan tertib dan sesuai aturan,” kata Mayulu.

Mengingat tahun sebelumnya, Bolsel mendapatkan disclaimer dari BPK RI, apabila berturut-turut mendapatkan opini demikian, maka akan berdampak dari alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah. “Opini tahgun ini harus dirubah dengan cara memperbaiki system keuangan. Sebab, kalau tahun ini masih mendapatkan WTP, maka akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran dari pusat,” kata Mayulu beberapa waktu lalu.  

Kerinduan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan bisa tercapai, asalkan semua pihak dalam sitem pemerintahan bekerja sama dan melaksanakan sesuai dengan aturan. “Kuncinya sederhana, laksanakan sesuai aturan,” jelas Bupati. ^(mg-4/Gz)