Berita Terbaru :

KOTAMOBAGU

Lihat Lainnya »

BOLMONG

Lihat Lainnya »

BOLTIM

Lihat Lainnya »

BOLSEL

Lihat Lainnya »

BOLMUT

Lihat Lainnya »

SULAWESI UTARA

Lihat Lainnya »

Warga Diminta Hati-Hati dengan Cuaca Ekstrim

Selasa, 24 April 2012


Tanggul dan Pengaman Pantai Dibangun


Foto : Sungai Bolongaso Molibagu Bolsel
Molibagu – Sungai Bolangaso di desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki, yang sering membawa bencana bila musim hujan, tahun ini pembangunan tanggul akan kembali di lanjutnya dengan anggaran Miliaran rupiah dari pemerintah pusat.

Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) Hi Herson Mayulu SIP, saat  memberikan sambutan nasihat perkawinan di acara resepsi pernikahan salah satu wartawan Biro Bolsel Eskolano Ibrahim Kakunsi dan Indri Lesmana Gude, Senin (23/04) kemarin di Desa Toluaya Kecamatan Bolaang Uki, mengatakan, tahun ini ada kucuran dana Miliaran untuk kelanjutan pembangunan tanggul sungai Bolangaso dan panahan ombak di Desa Molibagu Kecamatan Bolaang Uki. “Berkat perjuangan wakil kita di DPR RI yakni Dra Hj Yasti Soperejo Mokoagow, tanggul di sungai Bolangaso dan pengaman pantai kembali dilanjutkan dengan anggaran sekira empat Miliar lebih,” kata Mayulu, sambil memberikan wejangan kepada kedua pengantin yang bak raja dan ratu dengan menggunakan pakaian adat Bolango.

Diketahui, sungai Bolangaso meskipun terlihat kecil dan bersahabat bila tidak terjadi banjir, namun  sungai ini sangat berbahaya dan meluap memasuki pemukiman warga, serta mampu memporak-porandakan apapun di depannya. Kejadian beberapa tahun lalu, jembatan Bolangaso sempat hanyut dan kembali dibangun karena ulah sungai yang arusnya menjadi kencang saat banjir. Bahkan, mengancam keselamatan beberapa rumah warga Molibagu, yang tinggal dibantaran sungai ini, karena terjadi erosi.

Namun, upaya pemkab Bolsel dibantu perjuangan srikandi Totabuan Yasti, maka anggaran yang masuk ke daerah tahun ini mencapai puluhan Miliar, untuk pembangunan jalan, jembatan, tanggul dan pengaman pantai. Mayulu, disela-sela memberikan petuah kepada pengantin baru, mengingatkan kepada warga agar berhati-hati karena cuaca sekarang ini tidak menentu, terutama bagi warga yang tinggal dilereng-lereng gunung dan di pesisir pantai. “Meskipun pemerintah berupaya membangun pengamanan di pantai dan sungai, tapi masyarakat juga harus tetap berhati-hati, apalagi cuaca kali ini cukup ekstrim,” imbuh Mayulu.(mg-4/Gz)

Legalisasi Miras di KK

            
 Perindag Dinilai ‘Tabrak’ Aturan Pusat


Ilustrasi. Miras
Kotamobagu  Legalisasi peredaran Minuman Keras (miras) di Kotamobagu, yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop-PM) Kotamobagu, dengan mengeluarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada 6 agen  terus menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kotamobagu, Denny MB Mokodompit misalnya, ketika dihubungi Media Lipu’ Totabuan, Senin (23/04) kemarin, menegaskan kalau hal tersebut bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Itu sangat bertentangan dengan Keputusan presiden (Kepres) nomor 3 tahun 1997, serta Kepmenperindag nomor 15 tahun 2006, tentang pengawasan peredaran Miras,” tukas Denny.

Demo-sapaan akrabnya pun menjelaskan dalam kepres dan Kepmenperindag tersebut, dikatakan kalau penjualan Miras tersebut hanya bisa dilakukan oleh agen atau distributor besar. Dimana, dalam peredarannya Miras tersebut hanya bisa dikonsumsi ditempat-tempat tertentu.

“Tempat yang bisa diedarkan Miras tersebut hanya di hotel bintang III, Diskotik, Restoran talang kencana, dan talang salaka. Selain itu disributor hanya bisa menjual kepada pengecer, bukan dijual secara eceran,” terangnya.

Hal yang berbeda dikatakan olehnya terjadi di Kotamobagu, dimana, Miras tersebut justru dijual secara eceran oleh agen ke masyarakat.

“Harusnya yang dilakukan Pemkot dalam hal ini Disperindag adalah mencbut SIUP tersebut, bukannya malah mengeluarkan dan akahirnya memberikan peluang bagi mereka, untuk merusak generasi yang ada didaerah ini,” ketusnya.

Masih menurut mantan legislator Kotamobagu, yang sempat menjadi Ketua Pokja Ranperda Pelarangan Peredaran Miras, mengatakan kalau sejauh ini di Kotamobagu, belum ada yang memenuhi syarat untuk jadi pengecer.

“Pengecer adalah mereka yang memiliki tempat-tempat seperti yang dijelaskan diatas, dalam hal ini hotel bintang III, diskotik atau restoran,” tutupnya. (Mg4/Jun)

Dari Minahasa Menuju Dumoga


Sejarah Berdirinya Desa Ikhwan

Oleh: Sekdes Ikhsan Umar I Abdul Kadir

Kantor Desa Ikhwan, Dumoga Barat (Foto Kano)
Sekilas kita menuju satu Desa yang berada di daerah Dumoga Barat, yakni Desa Ikhwan. Menurut sejarah cikal bakar adanya desa ikhwan terjadi Pada tahun 1947 Masehi. Pada saat itu datanglah kelompok masyarakat yang berasal dari Jawa Tondano ( Jaton )  Minahasa. Rata rata keturunan Jawa Tondano berasal dari daerah ( Bojonegoro, Tompaso Baru) .

Kelompok yang datang ke daerah Dumoga ini adalah Kelompok yang dipimpin Slamet Nurhamidin, Tarekat Banteng, Ontong Maspeke, Nahrowi Ngurawan. Kedatangan kelompok ini  dengan maksud untuk berkebun dengan cara menetap, sehingga waktu demi waktu, masyarakat kian bertambah. Desa Ikhwan sebelumnya masih terintegrasi dengan Desa Doloduo pada Tahun 1948 sampai dengan Tahun 1952. Kemudian pada Tahun 1953 dikarenakan perkembangan warga dan pemukiman penduduk yang semakin padat, maka didirikanlah sebuah pedukuan ikhwan dan diresmikan sebagai daerah otonom dan diberi nama Ikhwan yang berarti Bersaudara.

Desa Ikhwan  Diresmikan oleh Bupati Bolaang Mongondow  yang pertama yakni F B Mokodompit, dengan kepala desa pertama adalah Selamet Nurhamidin.

Setelah Desa Ikhwan resmi berdiri kemudian perjalanan  pemerintahan Desa berlangsung dari periode ke periode dengan para Kepala Desa sebagai berikut :

Slamet Arbo Buchari ( 1953-1957 )
Nander K Badiran ( 1957-1958 )
Tidak ada kepemerintahan ( 1958-1960) masih masa pergolakan Permesta.
Arbo Buchari ( 1960-1963 )
Raja Liputo ( 1963-1963 )
Mansyur K Demak ( 1963-1964 )
Gafur Maspeke ( 1964-1965 )
Keman Sataruno ( 1065-1966)
Saat Ngurawan ( 1967-1974 )
Nyongh S Bagi 91974-1990 )
Said Mashanafi ( 1990-1994 )
S Dahlan Bsc ( 1994-1996 )
Anwar Ngurawan ( 1997-2007 )
Arifin Buchari ( 2007- sekarang )

Dengan Perjalanan pemerintahan dan perkembangan penduduk, saat ini Desa Ikhwan memiliki jumlah penduduk sektar 4.000 jiwa dengan yang terdiri dari 853 Kepala Keluarga (KK), serta terbagi menjadi 9 dusun. Adapun selain warga keturunan dari Jawa Tondano, desa Ikhwan juga terdapat suku gorontalo, Bugis, Mongondow, dan Bali.
Desa ihkwan sekarang sudah menjadi desa paling besar di kecamatan Dumoga Barat, dengan kepemimpinan sangadi sekarang Arifin Buchari. (Kano/Dink)

Pedagang Serasi Curhat ke Dirjen Tata Ruang

Tolak Relokasi, 

Ismail Lubis/Dirjen Tata Ruang Kementerian PU Meninjau Pasar Serasi
Kotamobagu – Usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat Bolaang Mongondow dan Pemkot Kotamobagu, Direktur Jendral Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Ismail Lubis, menyempatkan diri mengunjungi para pedagang di Pasar Tradisional Serasi.

Kunjungan pejabat dari pemerintah pusat inipun, mengagetkan sejumlah pedagang dan warga pembeli yang saat itu sedang bertransaksi  di pasar di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat. Seolah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka tersebut, sejumlah pedagang secara spontan mengeluarkan keluhan, terkait nasib mereka, yang rencananya akan dipindahkan ke lokasi pasar yang lain.

“Pak Dirjen Kami tidak ingin dipindahkan dari pasar serasi ini,” keluh sejumlah pedagang dengan wajah sendu.
Menerima keluhan itu, Ismail mengatakan akan mempertimbangkannya, dan dia berjanji  keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat.

”Ini keluhan yang sangat objektif. Sebab, awalnya saya pikir penolakan ini hanya dari elemen masyarakat. Namun ternyata datang juga dari para pedagang sendiri,” ungkap Ismail.
Meski demikian, Ismail mengatakan kalau kebijakan soal relokasi tersebut, akan tetap diserahkan ke pemerintah daerah setempat.
“Kami hanya cukup memberikan masukan dengan berbagai pertimbangan. Tetapi, untuk kebijakannnya berada di ranah pemerintahan daerah,” tuturnya.

Sementara,  Humas Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Pasar Serasi (ADA INDE) kotamobagu, yang saat itu ikut menjemput kedatangan petinggi Kementrian PU, Denny Mokodompit berharap agar pemerintah pusat, dapat melakukan amandemen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu yang telah di putuskan. Pasalnya, kedudukan pasar serasi saat ini, dinilai tidak lagi menjadi pusat perdagangan seperti dahulu.
”Keadaan pasar saat ini kami harap bisa dipertimbangkan oleh pihak Kementerian,” imbuh Denny.

Dari amatan Media Lipu’ Totabuan, kedatangan Dirjen Tata Ruang tersebut, didampingi sejumlah Pejabat KK, diantaranya Wakil Ketua DPRD Bob Paputungan, Sekretaris Komisi II DPRD KK Ir Ishak Sugeha ME, serta sejumlah legislator lainnya yakni Mudasir Potabuga, Anakia Mokoginta SE. (Dar/Jun)

Bidik Kursi Bupati Assegaf Siap Hengkang dari Sekda



Tutuyan – Posisi Sekretaris Daerah (sekda) Bolmong Timur, yang kini dijabat Ir Muhammad Assegaf, diprediksi bakal mengalami kekosongan sekitar akhir tahun 2012, hingga pertengahan tahun 2013 mendatang. 

Pasalnya, wacana berkembang saat ini, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Bolmong ini, tengah mengincar posisi nomor satu di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), lewat hajatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bupati, yang akan digelar 2013 mendatang.

Bahkan, dalam memantapkan ketokohan dirinya di wilayah yang berbatasan dengan Boltim, panglima Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bolmong Timur ini, dikabarkan tengah gencar-gencarnya melakukan silaturahmi ke seluruh keluarga, kerabat, serta para pendukungnya yang ada di wilayah Mitra.

Kabar bakal majunya Assegaf sebagai bakal calon Bupati Mitra ini dibenarkannya. Saat ditemui sejumlah wartawan, Assegaf menyatakan siap  hengkang dari kuris Sekda dan pindah ke wilayah tetangga.

"Saya siap bertarung di Pemilukada Mitra, dan sudah mendapatkan restu dari Bupati Bolmong Timur Sehan Salim Landjar,” tegas Assegaf.

Disinggung soal posisinya sebagai jenderal PNS, dijawabnya dengan tegas, itu kewenangan Bupati. “Ketika saya akan maju, sebagai birokrat tentunya saya akan mengambil cuti sementara, dan siapa yang akan menjadi Plt Sekda itu tergantung atasan saya,” tuturnya. (Emon/Jun) 

POLITIK

Lihat Lainnya »

HUKRIM

Lihat Lainnya »

LIPU NATON

Lihat Lainnya »

NASIONAL

Lihat Lainnya »