Dewan Lobi Kuota CPNS
Tanyakan Nasib Honda K-1 dan K2
Tes CPNS Beberapa waktu lalu. (Foto dok) |
Kotamobagu- Moratorium
penerimaan CPNS daerah belum juga ada kejelasan sampai kapan diberlakukan. Sebab
itu, personel Komisi I DPRD Kotamobagu merasa perlu menanyakan langsung ke Badan
Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Para wakil rakyat yang dipimpin Ketua Komisi I
Jusran Deby Mokolanot ini, khabarnya juga melobi supaya KK sudah bisa melakukan
perekrutan tahun 2013 mendatang. Sehingga keinginan warga di daerah ini untuk
menjadi buruh pemerintah, dapat terakomodir.
“Kami sudah menyampaikan ke BKN, dan sekarang
tinggal menunggu jawaban resmi. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat jatah
khusus untuk perekrutan CPNS baru,” kata Jusran.
Selain melobi kuota CPNS 2013, mereka juga
menanyakan tentang kapan Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) mulai
diberlakukan.
Ini semua terkait dengan penyediaan anggaran pemerintah daerah,
jika saja besaran dana pensiun PNS tak berbeda jauh dari isu yang berkembang
akhir-akhir ini. Di mana ada yang menyebut jumlahnya mencapai Rp 1,5 miliar.
“Kita tentu perlu mengkonsultasikan ini langsung
ke BKN, sebab ini semua terkait dengan penyediaan anggaran yang sudah harus
ditata dalam APBD 2013 mendatang,” kata Jusran lagi.
Tak hanya soal CPNS dan UU ASN, para anggota
komisi bidang hukum dan pemerintahan ini mengkonsultasikan juga tentang nasib
13 tenaga honorer daerah (honda) kategori 1 di Pemkot KK, serta 150 honda K-2.
“Kami wajib mencari tahu kejelasannya dan sudah
diperoleh jawaban, bahwa untuk honda K-1, diwajibkan melengkapi berkas sampai
akhir tahun ini. Sedangkan untuk honda K-2, kemungkinan besar masih harus
mengikuti tes tertulis lagi tahun 2013 mendatang,” ungkapnya lagi.
Penjelasan terakhir itu sejalan dengan
penyampaian Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Drs Hi Nasrun
Gilalom, yang dikonfimasi secara terpisah. “Kami memang sudah menyampaikan
kepada 13 honda K-1 Kotamobagu agar supaya segera melengkapi berkas sampai akhir
tahun ini,” kata Gilalom.
Ditanya soal kapan pelaksanaan tes bagi honda
K-2, Gilalom masih belum bisa memastikan. “Hasil konsultasi kami dengan
Kementerian PAN dan RB Minggu lalu, hanya menyebut bahwa pelaksanaan tes tahun
depan. Tapi belum ada kejelsan mengenai tanggal yang pasti,” jawab dia.(idr/Dink)