BBM Naik, Gaji PNS Diusul Akan Dipotong

Mokoginta: Itu Bisa Jadi Kebijakan Tak Masuk Akal 

Kotamobagu –BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatn Usaha Hulu MInyak dan Gas Bumi) agar pemerintah memotong saja gaji PNS, karena harga BBM akan dinaikkan. Pendapat itu tak hanya menuai resistensi di tingkat nasional. Di Bolmong Raya pun, usul itu dianggap tak masuk akal.

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bolmong, Chairun Mokoginta SE, saat diwawancarai Media Lipu Totabuan tadi malam (26/03).

“Menurut saya, usulan itu tidak masuk akal. Dan terdengar kurang manusiawi. Kasihan gaji PNS yang cuma pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari, lalu dipotong lagi demi BBM,” nilai Mokoginta yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar).

Sedangkan Sekda Bolsel Drs Hi Gunawan Lombu dihubungi terpisah, juga tak bisa menutupi rasa herannya dengan adanya usulan tersebut. Apalagi gaji PNS baru saja diumumkan untuk dinaikkan mulai tahunm ini.

“Heran juga kalau ada usulan demikian. Sebab pemerintah pusat baru saja mengumumkan kenaikan gaji PNS. Bagaimana kalau mau dipotong lagi. Bagaimanapun juga, jika itu sudah menajdi keputusan, tetap kit aakan melakukan koordinasi untuk pelaksanaannya,” ungkap dia.

Diketahui, Direktur Pengendalian Produksi BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan kenaikan harga minyak di sisi lain memberikan keuntungan di sektor hulu. Namun, pada dasarnya dengan produksi minyak yang saat ini terus turun Indonesia justru menanggung kerugian besar.
"Jadi kalau harga BBM seperti Premium dan Solar tetap Rp4.500 per liter, dan tidak segera naik, salah satu dampaknya gaji PNS bisa jadi dipotong," ungkap Rudi.

Namun usulan tersebut dibantah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jangan ngomong seenaknya sendiri, sementara dia (BP Migas) tidak dipotong gajinya? Memang gajinya (PNS) tinggi apa, potong gaji seenaknya. Kalau tidak jalan pemerintahan mau tanggung apa. Enak saja potong-potong gaji," tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro kala ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Menurut Bambang, opsi pemotongan gaji tersebut dinilai tidak tepat. Hal ini, dikarenakan subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh kalangan atas. "Yang punya mobil, motor itu siapa? Kan kelas atas, ada yang menengah bawah atau miskin tapi itu kan sedikit sekali. Apa begitu?" paparnya.(gito/okz)